Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Mandiri (KTHKm Mandiri) di Kalibiru menjadi salah satu contoh nyata dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan pertama, yaitu mengentaskan kemiskinan (No Poverty). Dengan memanfaatkan program Perhutanan Sosial, kelompok ini berhasil menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Hasil penelitian dari Prodi Pengelolaan Hutan, Sekolah Vokasi UGM menunjukkan bahwa KTHKm Mandiri memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan pola pengelolaan yang berbasis partisipasi masyarakat. Kawasan hutan lindung di Kalibiru tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekowisata yang memberikan penghasilan tambahan bagi warga sekitar. Sebelum pandemi COVID-19, ekowisata ini mampu menarik hingga 7.000 pengunjung per hari, memberikan dampak signifikan pada perekonomian lokal.
Masyarakat sekitar kini memiliki sumber pendapatan beragam, seperti pengelolaan fasilitas wisata, penjualan hasil hutan non-kayu seperti empon-empon (tanaman obat), buah-buahan, dan produksi pupuk organik. Diversifikasi usaha ini tidak hanya meningkatkan pendapatan warga hingga 30–40 persen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru seperti: pemandu wisata, pedagang, dan pengelola home stay. Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat, program ini secara langsung mendukung pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.
Dalam konteks SDGs, upaya KTHKm Mandiri menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak hanya melestarikan lingkungan tetapi juga memberdayakan komunitas untuk keluar dari kemiskinan. Dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, NGO, dan institusi pendidikan, semakin memperkuat inisiatif ini.
Namun, tantangan tetap ada, terutama akibat penurunan wisatawan setelah pandemi. Untuk mengatasi hal ini, kelompok tani hutan berupaya mengembangkan usaha tambahan, seperti peternakan dan jasa lingkungan karbon, sebagai strategi untuk menjaga stabilitas pendapatan masyarakat.
Program KTHKm Mandiri ini menjadi bukti konkret bahwa sinergi antara pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi efektif untuk mendukung tujuan SDG 1: No Poverty. Model pengelolaan berbasis masyarakat seperti ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.